BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Program
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program
pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan
kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku
pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah
Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan
kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan",
yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
P2KP
adalah termasuk dari sekian proyek penanggulangan kemiskinan di era
multi krisis yang dirancang pemerintah melalui fasilitasi Bank Dunia.
Sebagaimana proyek penanggulangan kemiskinan lainnya, seperti IDT,
PDM-DKE, Taskin, OPK Beras dlsb, P2KP juga bertujuan untuk menolong
masyarkat agar melewati masa transisi menuju tatanan hidup yang lebih
baik. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara P2KP dengan
proyek penanggulangan kemiskinan lainnya tersebut, terutama dari segi
visi dan misi yang diembannya.
Permasalahan kemiskinan di Indonesia
sudah sangat mendesak untuk ditangani. Khususnya di wilayah perkotaan,
salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin adalah tidak
memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai,
dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh di bawah standar
kelayakan, serta mata pencaharian yang tidak menentu.
Disadari bahwa
selama ini banyak pihak lebih melihat persoalan kemiskinan hanya pada
tataran gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar atau di tataran
permukaan saja, yang mencakup multidimensi, baik dimensi politik,
sosial, ekonomi, aset dan lain-lain.
Dalam kehidupan sehari-hari
dimensi-dimensi dari gejala-gejala kemiskinan tersebut muncul dalam
berbagai bentuk, seperti antara lain:
• Dimensi Politik, sering
muncul dalam bentuk tidak dimilikinya wadah organisasi yang mampu
memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka
benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan penting yang
menyangkut diri mereka. Akibatnya, mereka juga tidak memiliki akses yang
memadai ke berbagai sumber daya kunci yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan hidup mereka secara layak, termasuk akses informasi;
•
Dimensi Sosial sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya
warga miskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya
budaya kemiskinan yang merusak kualitas manusia dan etos kerja mereka,
serta pudarnya nilai-nilai kapital sosial;
• Dimensi Lingkungan
sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak
berorientasi pada pembangunan berkelanjutan sehingga cenderung
memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga
kelestarian dan perlindungan lingkungan serta permukiman;
• Dimensi
Ekonomi muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan sehingga tidak mampu
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sampai batas yang layak; dan
•
Dimensi Aset, ditandai dengan rendahnya kepemilikan masyarakat miskin ke
berbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset
kualitas sumberdaya manusia (human capital), peralatan kerja, modal
dana, hunian atau perumahan, dan sebagainya.
Karakteristik kemiskinan
seperti tersebut di atas dan krisis ekonomi yang terjadi telah
menyadarkan semua pihak bahwa pendekatan dan cara yang dipilih dalam
penanggulangan kemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaitu ke arah
pengokohan kelembagaan masyarakat. Keberdayaan kelembagaan masyarakat
ini dibutuhkan dalam rangka membangun organisasi masyarakat warga yang
benar-benar mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin, yang mandiri dan
berkelanjutan dalam menyuarakan aspirasi serta kebutuhan mereka dan
mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan
kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun
lingkungan, termasuk perumahan dan permukiman.
Penguatan kelembagaan
masyarakat yang dimaksud terutama juga dititikberatkan pada upaya
penguatan perannya sebagai motor penggerak dalam ‘melembagakan' dan
‘membudayakan' kembali nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan
(nilai-nilai dan prinsip-prinsip di P2KP), sebagai nilai-nilai utama
yang melandasi aktivitas penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat
setempat. Melalui kelembagaan masyarakat tersebut diharapkan tidak ada
lagi kelompok masyarakat yang masih terjebak pada lingkaran kemiskinan,
yang pada gilirannya antara lain diharapkan juga dapat tercipta
lingkungan kota dengan perumahan yang lebih layak huni di dalam
permukiman yang lebih responsif, dan dengan sistem sosial masyarakat
yang lebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Kepada kelembagaan masyarakat tersebut yang dibangun
oleh dan untuk masyarakat, selanjutnya dipercaya mengelola dana abadi
P2KP secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana tersebut
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membiayai kegiatan-kegiatan
penanggulangan kemiskinan, yang diputuskan oleh masyarakat sendiri
melalui rembug warga, baik dalam bentuk pinjaman bergulir maupun dana
waqaf bagi stimulan atas keswadayaan masyarakat untuk kegiatan yang
bermanfaat langsung bagi masyarakat, misalnya perbaikan prasarana serta
sarana dasar perumahan dan permukiman.
Langkah tersebut diharapkan
mampu memberikan kontribusi untuk penyelesaian persoalan kemiskinan yang
bersifat multi dimensional dan struktural, khususnya yang terkait
dengan dimensi-dimensi politik, sosial, dan ekonomi, serta dalam jangka
panjang mampu menyediakan aset yang lebih baik bagi masyarakat miskin
dalam meningkatkan pendapatannya, meningkatkan kualitas perumahan dan
permukiman meraka maupun menyuarakan aspirasinya dalam proses
pengambilan keputusan. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka dilakukan
proses pemberdayaan masyarakat, yakni dengan kegiatan pendampingan
intensif di tiap kelurahan sasaran.
Melalui pendekatan kelembagaan
masyarakat dan penyediaan dana bantuan langsung ke masyarakat kelurahan
sasaran, P2KP cukup mampu mendorong dan memperkuat partisipasi serta
kepedulian masyarakat setempat secara terorganisasi dalam penanggulangan
kemiskinan. Artinya, Program penanggulangan kemiskinan berpotensial
sebagai “gerakan masyarakat”, yakni; dari, oleh dan untuk masyarakat.
Berdasarkan
hal di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut
dengan mengangkat tema di atas dengan memilih judul “HUBUNGAN PROGRAM
P2KP DENGAN PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI WILAYAH KECAMATAN PASAR
MINGGU JAKARTA SELATAN”.
B. Perumusan Masalah
Dari latar
belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan
menjadi tema pokok dalam penellitian ini sebagai berikut:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar